10 Sengketa Wilayah Paling Kontroversial Di Dunia
Setiap negara di dunia memiliki perbatasan berdasarkan beragam kriteria.
Namun, batas politik suatu negaralah yang paling sering memicu
perdebatan. Beberapa kasus bahkan menyulut pecahnya konflik bersenjata
antara dua negara yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Situs
penyenarai Listverse merangkum daftar 10 Sengketa Perbatasan Paling
Kontroversial yang masih terjadi sampai sekarang.
10. Abkhazia dan Ossetia Selatan
Negara yang terlibat konflik: Georgia vs Republik Abkhazia dan Republik Ossetia Selatan
Abkhazia dan Ossetia Selatan adalah dua negara erpublik pecahan Georgia
di Kaukasus. Keduanya telah berupaya melepaskan diri dari Georgia sejak
tahun 1920-an. Setelah Revolusi Rusia tahun 1917, Abkhazia dan Ossetia
Selatan ditetapkan sebagai dua republik otonom yang merupakan bagian
dari Georgia dan termasuk di dalam wilayah Uni Soviet. Namun setelah
perang tahun 1920-an, Abkhazia dan Ossetia Selatan mendeklarasikan
kemerdekaannya pada 1923 dan 1922. Masalah kedaulatan keduanya semakin
kompleks di masa keruntuhan Uni Soviet dan Georgia mendeklarasikan
independensinya yang akhirnya berujung pada perang di tahun 1992 dan
2008. Rusia pada akhirnya mengakui kedua republik tersebut sebagai
negara yang terpisah dan berdiri sendiri. Namun PBB, Uni Eropa dan NATO
menolak mengakui kedaulatan Abkhazia dan Ossetia Selatan.
9. Kosovo
Negara yang terlibat konflik: Republik Serbia dan Republik Kosovo
Keruntuhan negara sosialis di tahun 1990-an juga berpengaruh pada
Yugoslavia. Pada masa keruntuhan Yugoslavia, terbentuk lima negara baru;
Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Slovenia, dan Republik Federasi
Yugoslavia yang menaungi daerah otonomi Kosovo. Pada tahun 1998-1999
pecah perang ketika "Kosovo Liberation Army" menuntut kemerdekaan dari
RF Yugoslavia. Setelah perang berakhir, RF Yugoslavia melepas semua
klaimnya atas Kosovo dan menerimanya sebagai wilayah yang diawasi PBB.
Pada tahun 2006, RF Yugoslavia pecah menjadi Serbia dan Montenegro,
sementara Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 17
Februari 2008 dengan memilih Pristina sebagai ibukota. Kosovo diakui
secara resmi sebagai sebuah negara oleh 80 negara anggota PBB plus
Taiwan. Meski telah menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, status Kosovo
sampai saat ini masih belum diakui sebagai negara berdaulat secara
sepenuhnya.
8. Sahara Barat
Negara yang terlibat konflik: Kerajaan Maroko vs Republik Demokratik Arab Sahrawi
Sahara Barat berada di wilayah Afrika yang dikelilingi Maroko, Algeria,
dan Mauritania. Wilayahnya sebagian besar terdiri atas padang pasir
sehingga populasinya pun hanya sekitar 500 ribu penduduk yang sebagian
besar tinggal di kota. Pada awalnya, Sahara Barat berada di bawah
kekuasaan Imperium Spanyol.
Namun setelah Kesepakatan Madrid pada tahun 1975, ketika Spanyol sepakat
untuk mengakhiri keberadaannya di wilayah itu, Sahara Barat diklaim
oleh Maroko dan Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS). Sebanyak 20-25%
wilayah Sahara Barat berada di bawah kekuasaan RDAS sementara Maroko
mengontrol selebihnya. Kekuasaan RDAS diakui oleh 58 provinsi sedangkan
22 provinsi lain menarik dukungan meerka dan 12 lainnya baru akan
menentukan sikap setelah referendum PBB. Namun hingga saat ini, PBB
tidak mengakui Sahara Barat sebagai negara berdaulat di bawah
pemerintahan RDAS.
7. Gibraltar
Negara yang terlibat konflik: Kerjaan Spanyol vs Inggris Raya dan Irlandia Utara
Wilayah Gibraltar telah jadi sengketa sejak bertahun-tahun lalu.
Posisinya yang strategis di Selat Gibraltar memungkinkan akses ke Laut
Tengah dan Suez, yang merupakan jalur penting pelayaran dan perdagangan
internasional. Saat ini, kendali militer selat itu dipegang oleh Inggris
dan Maroko meskipun Spanyol memiliki pangkalan militer yang cukup besar
di area yang sama.
Awalnya, Gibraltar dikuasai oleh kekuatan Anglo-Belanda pada tahun 1704.
Kemudian pada tahun 1713 Spanyol menyerahkannya pada Inggris melalui
Perjanjian Utrecht. Sejak itu, Spanyol tiga kali berusaha mengambil alih
kembali Gibraltar namun tidak berhasil. Referendum yang diadakan pada
1967 dan 2002 yang bertujuan untuk mengembalikan wilayah itu ke Spanyol,
justru menghasilkan sebaliknya, 99% penduduk memilih untuk tetap berada
di bawah kekuasaan Inggris. Memang tidak ada ketegangan berarti antara
Spanyol dan Inggris terkait klaim wilayah ini, namun Spanyol tetap tidak
mau melepaskan kekuasaan politiknya atas Gibraltar.
6. Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan
Negara yang terlibat konflik: Republik Argentina vs Inggris Raya dan Irlandia Utara
Kepulauan ini terkait erat dengan Kepualaun Falkland yang juga menjadi
sumber keretakan hubungan Argentina dan Inggris. Sejak James Cook
mendarat di Georgia Selatan pada tahun 1775 dan Kepulauan Sandwich pada
tahun 1908, Inggris menganeksasi keduanya pada 1908. Sedangkan Argentina
mengklaim kekuasaannya berdasarkan keberadaan perusahaan penangkapan
paus yang mulai beroperasi tahun 1908 di Georgia Selatan, namun telah
menandatangani perjanjian sewa kepada pemerintah Kepulauan Falkland
sejak tahun 1906. Pada tahun 1985, Georgia Selatan dan Kepualauan
Sandwich Selatan resmi menjadi wilayah luar negeri Inggris. Namun
Argentina tetap melanjutkan klaim kedaulatannya atas kedua wilayah
kepualauan itu. Perkembangan terbaru pada tahun 2010, Presiden
Venezuela, Hugo Chavez, menelpon Ratu Elizabeth II untuk menyerahkan
Georgia Selatan dan Kepulauan Falkland kepada Argentina.
5. Tibet
Negara yang terlibat konflik: Pemerintah Adminsitrasi Tibet vs Republik Rakyat China
Sejarah kedaulatan Tibet terentang panjang sejak abad 13. Secara hukum,
pemerintah Republik Rakyat China (RRC) melihat Tibet sebagai bagian tak
terpisahkan sejak Dinasti Yuan. Fakta ini didukung peta kuno dan
negara-negara lain sehingga menjadikan Tibet sebagai wilayah otonom
China. Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan Perancis serta banyak
negara lain mengakui Tibet sebagai bagian dari China.
Akar konflik yang terus berlanjut hingga saat ini terjadi saat Invasi
China ke Tibet pada tahun 1950, ketika pemerintahan baru komunis memulai
"Pembebasan Seluruh Wilayah China" sehingga menimbulkan pecahnya
perang. Setalah perang berakhir, Pemerintah Administrasi Tibet (PAT),
yang diwakili Dalai Lama, menyerahkan Tibet kepada China dengan 17 poin
kesepakatan. Namun, delegasi Tibet dipaksa menandatangani kesepakatan
tersebut. Hingga saat ini PAT berada di pengasingan di India dan tidak
ada tanda-tanda Tibet akan memperoleh kemerdekaannya.
4. Siprus
Negara yang terlibat konflik: Republik Siprus vs Republik Turki Siprus Utara
Siprus merupakan kelanjutan konflik Yunani dan Turki di era modern.
Konflik kedua negara sendiri telah berlangsung selama berabad-abad.
"Kepemilikan" Siprus selalu berpindah tangan antara Turki dan Inggris
sepanjang sejarah sejak pertama kali dikuasai Kekaisaran Turki Ottoman.
Diantara penguasaan kedua negara tersebut, muncul pula beberapa kali
pemberontakan yang mendukung kedaulatan penuh dari salah satu negara.
Salah satunya dilakukan kelompok perlawanan Siprus Turki EOKA yang
menginginkan penyatuan Siprus dengan Turki.
Dari sekian lama pergolakan yang masih terjadi hingga sekarang, Turki
menguasai 37% bagian utara pulau tersebut dan mengklaim secara de facto
berdirinya Republik Turki Siprus Utara. Meski begitu, pertempuran antara
Yunani dan Siprus Turki masih jadi pemandangan harian hingga saat ini.
Inggris, Yunani, dan Turki pun harus meminta NATO untuk turut menjaga
perdamaian. Sementara di sisi lain, hanya Turki yang mengakui Republik
Turki Siprus Utara sebagai sebuah negara dan sampai sekarang tidak ada
tanda-tanda pulau tersebut akan bersatu dalam sebuah negara utuh.
3. Kepulauan Falkland
Negara yang terlibat konflik: Republik Argentina vs Inggris Raya dan Irlandia Utara
Kepualauan ini berkaitan erat dengan Georgia Selatan, namun dengan
banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya. Inggris dan Argentina
telah men-sengketakan Falkland sejak ratusan tahun lalu. Inggris telah
mengklaim kedaulatannya atas Falkland sejak tahun 1690 serta mencoba
menguatkannya secara de facto sejak 1833. Argentina mulai
mempersengkatakan kepemilikan Falkland sebelum tahun 1833 ketika
kepualauan tersebut berada di bawah kekuasaannya meski hanya dalam waktu
singkat.
Perancis adalah negara pertama yang menguasai Falkland, setelah itu
kekuasaan kerap berpindah diantara Spanyol, Inggris dan Argentina sampai
tahun 1833, saat Inggris mengklaim kedaulatannya dan mengusir
Argentina. Kepulauan itu akhirnya berada dalam kekuasaan Inggris sampai
tahun 1982 ketika Argentina melakukan invasi sekaligus memulai Perang
Falkland. Hingga saat ini, Falkland tetap berada di bawah penguasaan
Inggris namun Argentina tidak menunjukkan tanda-tanda melepaskan
klaimnya atas kepulauan yang sama.
2. Taiwan
Negara yang terlibat konflik: Republik Rakyat China vs Republik China (Taiwan)
Berbeda dengan Tibet, Republik China - lebih dikenal dengan nama Taiwan -
memperoleh dukungan internasional atas keputusannya memisahkan diri
dari Republik Rakyat China (RRC). Beberapa negara bahkan menyarankan
untuk menanggalkan nama China dan menggantinya menjadi Republik Taiwan
untuk melepaskan hubungan dari negara komunis itu. Sebelum Perang Dunia
(PD) 2, Taiwan dimiliki oleh Jepang sedangkan nama Republik China
mengacu pada negeri China daratan. Setelah PD 2, Jepang menyerahkan
Taiwan kepada Republik China.
Namun karena perang saudara yang terjadi antara RRC dan Republik China,
kepemilikan Taiwan pun jadi tidak jelas sehingga pada akhirnya
mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara berdaulat yang terlepas dari
RRC yang menguasai China daratan. RRC menolak mengakui Taiwan sebagai
sebuah negara dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan
negara-negara yang mengakui Taiwan. Sampai sekarang, Taiwan belum
memperoleh pengakuan penuh sebagai sebuah negara. Hanya 23 negara yang
menjalin hubungan diplomatik resmi dengan negara pulau itu sementara
negara lainnya, meskipun mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, memilih
untuk menjalin hubungan diplomatik tidak resmi.
1. Palestina
Negara yang terlibat konflik: Palestina vs Israel
Konflik Palestina - Israel yang telah berlangsung selama ribuan tahun
menjadi konflik paling populer yang layak jadi pemuncak daftar ini.
Terlepas dari sejarah sengketa yang berbasis agama, konflik kedua negara
di era modern dimulai pasca PD 2 dan genosida yang dilakukan Nazi
terhadap bangsa Yahudi. Ketika kamp-kamp konsentrasi Yahudi dibebaskan,
ribuan Yahudi yang memerlukan tempat tinggal berbondong-bondong secara
massal ke Palestina yang ketika itu populasinya didominasi bangsa Arab.
Konflik pun mulai pecah dan PBB mencoba menengahi dengan mengajukan
Rencana Pembagian Palestina menjadi dua negara terpisah, masing-masing
satu untuk bangsa Arab dan Yahudi dengan Yerusalem sebagai kawasan
netral yang berada di bawah pengawasan PBB. Pada 14 Mei 1948 bangsa
Yahudi mendeklarasikan kemerdekaan sekaligus mendirikan negara Israel.
Keesokan harinya, Mesir, Syria, Lebanon, dan Iran menggempur Israel yang
menandakan dimulainya Perang Arab-Israel. Setahun kemudian diberlakukan
gencatan senjata dan perbatasan sementara ditetapkan. Yordania
mengambil alih wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur sedangkan Mesir
menguasai Jalur Gaza.
Masalah berikutnya muncul pada tahun 1956 saat Krisis Terusan Suez
ketika Israel yang dibantu Spanyol dan Inggris menginvasi Semenanjung
Sinai. Pada tahun 1966, hubungan Dunia Arab dengan Israel semakin
memburuk yang berujung pada pecahnya Perang Enam Hari pada tahun 1967.
Setelah perang usai, Israel berhasil mengambil alih Jalur Gaza dan
Semenanjung Sinai dari Mesir, Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari
Yordania serta Dataran Tinggi Golan dari Syria. Enam tahun kemudian,
Perang Yom Kippur pecah dan hubungan Israel dengan negara-negara Arab
semakin memburuk.
Tahun 1988, Palestine Liberation Organization (PLO) mendeklarasikan
berdirinya negara Palestina namun mereka tidak memegang kontrol wilayah
Palestina. Sejak saat itu, PLO terus memperjuangkan kemerdekaan
Palestina berdasarkan perbatasan yang pernah ditetapkan di tahun 1967.
Saat ini, Liga Arab, dan sebagian besar negara-negara di Amerika
Selatan, Afrika dan Asia mengakui negara Palestina. Sedangkan
negara-negara Eropa dan Amerika Utara bersikap sebaliknya. Tahun ini PBB
berencana menyelenggarakan pemungutan suara mengenai status negara
Palestina.
0 komentar for "10 Sengketa Wilayah Paling Kontroversial Di Dunia"